Internal BPK Bermasalah, KPK Berhasil Tangkap Auditor BPK
Berita Dunia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan operasi tangkap tangan kembali kepada pejabat negara. Dan kini auditor utama dari BPK yang dimana berhasil ditangkap karena melakukan korupsi. Dan bahkan ada informasi bahwa ada beberapa pejabat yang juga ikuat dalam kasus tersebut. Dan sebelumnya pun Ahok yang kini berada dalam Mako Brimob pun berhasil kembali membuktikan benar adanya korupsi di BPK. Dan korupsi tersebut pun terkait akan lahan Sumber Waras dan tambah kasus ini lagi.
"Dalam kurun waktu 1x24 jam baru bisa kami sampaikan perkembangannya. Dan untuk saat ini OTT yang kami lakuakn di Jakarta sendiri pun terakit akan penyelenggara negara di salah satu institusi. Dan kni kami sedang menyelidiki akan kegiatan KPK di lapangan," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Dan siap dibalik auditor dari BPK tersebut? Dan saya sendiri tidak ingin mendahului akan semuanya berita yang beredar dan semua isu ini sendiri masih simpang siur. Akan satu hal yang pasti adalah orang yang dimasukan ke dalam auditor BPK adalah orang yang memiliki kepintaran dan bersekolah tinggi.
Akan tetapi rupanya di Indonesia tidak penting akan pendidikan tinggi karena tidak menjamin akan bersih juga nantinya. Dan bahkan yang bisa di lihat saat ini dari beberapa orang yang terkait akan kasus korupsi sendiri pun memiliki pendidikan yang tinggi akan tetapi cenderang terkait akan korupsi di Indonesia. OTT yang dilakukan oleh KPK sendiri pun memberikan indikasi kuat kepada internal BPK yang dimana justru merupakan badan pemeriksa keuangan yang memeriksa uang sendiri.
OTT tersebut pun dikabarkan terkait akan pemberian predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian salah satu lembaga negara. Dan bahkan Wakil Ketua KPK sendiri yakni Laode Muhammad Syarif ketika dikonfirmasi juga menyatakan benar adanya korupsi. Dan WTP sendiri pun dinilainya merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang ada.
Dan sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003 pun aduir atas laporan keuangan lembaga negara yang dilakukan oleh BPK akan terkait dengan predikat WTP tersebut pun bisa digadaikan / dilelang. Dan dengan ingin mendapatkan WTP tersebut pun beberapa praktek kecurangan pun bisa dilakukan dimana seolah-olah akan dinilai "hala" pada suatu perusahaan yang haram.
Dan praktek korupsi yang justru sangat rentan yang dilakukan oleh badan penilaian BPK dan MUI pun justru harus dikecualikan. Bisa saja keduanya bermain di belakang layar sehingga cara haram pun dilakukan. Dan sebenarnya dimana integritas lembaga penilaian negara saat ini juga?
Dan pantas saja Ahok yang dalam menjalankan tugas pokoknya di Jakarta pun tidak mendapatkan predikat WTP tersebut. Ahok pun sendiri pun dipastikan tidak memberikan sedikit ruang kepada auditor BPK sekalipn untuk bisa melakukan praktek korupsi tersebut yang dimana salah satu yang paling bisa di bilang ladang yang cukup subur untuk bisa didapatkan oleh para koruptor di Indonesia.
Dan terbukti dari beberapa pejabar yang ada di lembaga-lembaga penting pun sangat menolak Ahok. Dan kini pun semau terbukti dengan tindakan korupsi yang dilakukan beberapa orang di lembaga tersebut. Dan bisa kita kaji kembali dimana Patrialis Akbar yang merupakan hakim lembaga tinggi MK pun menjadi OTT oleh KPK. Dan sekarang pun muncul lagi R yang dimana merupakan auditor utama KN III dari BPK. Kurasa mereka pada mikir uada mau bulan Ramadhanm jadi besok bisa di cuci semua dosanya dengan puasa.
Dan bahkan menurut Febri sendiri pun KPK yang melkaukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dan setelah selesai dalam pemeriksaan, KPK akan memberikan keterangan yang resmi akan kasus ini. Dan saya rasa setelah Ahok di penjara tidak ada alasan lagi untukj para politik koruptor dan bajingan untuk bisa berkoar-koar dan memiliki spekulasi mengatakan bahwa ada kerja sama Ahok dan KPK setelah kejadian ini bukan.
Dan saya rasa semuanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri dimana justru orang yang memiliki jabatan di lembaga negara pun merupakan bajingan politik yang harus di bersihkan. Dan merupakan yang melakukan tindakan haram dan kotor itu pastinya mendapatkan titipan pesan dari berbagai elit politik yang dimana ingin mendapatkan percikan uang haram dengan cara yang memang tidak halal.
Dan saya masih tidak habis pikir bagaimana mungkin oran gyang bisa memeriksa uang negara ketakutan ketika Ahok menyindir soal BPK yang harus ikut di audit. Dan mengenai lahan Sumber Waras, audit BPK pun menyebutkan bahwa lahan tersebut di beli oleh Pemprov DKI yang berada di Tomang Utara. Padahal BPN Jakarta Barat dan sertifikat tanah pun sudah menunjukkan bahwa tanah tersebut yang benar berada di Jalan Kyai Tapa.
"Pastinya nanti dia bisa gugat BPN dan nanti BPK malah bisa juga ikut di senggol semua. Kalau ikutan pakai auditnya oknum BPK kemarin," jelas Ahok.
Bahkan BPK sendiri sempat ngeyel dan mempertahankan hasil auditnya tersebut. Akan tetapi Ahok sempat mempertanyakan bahwa Mahkamah Kode Etik tidak beres dan perlu di audit namun sidang tidak diadakan. Dan dari kejadian tersebut pun kita bisa belajar satu hal. uang bisa saja menjerumuskan dan memakan siapa saja, dalam pendidikan yang tinggi, agama, dan bahkan ketika besok ia akan memasuki bulan suci Ramadhan dan juga melaksanakan ibaha puasa pun tidak akan berpengaruh. Uang diberikan tanpa permisi jadi kapan dan dimana saja dan bagaimana saja pun bisa saja terjadi korupsi.
